(Beritadaerah – Nasional) Pemerintah Pusat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, mengeluarkan anggaran stimulus Rp 405 triliun terkait penanganan virus Corona. Dari angka tersebut, Rp 110 triliun di antaranya diperuntukkan bagi program jaring pengaman sosial (social safety net).

“Ini adalah stimulus yang terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa dari Rp 405 triliun yang dialokasikan itu ada sekitar Rp 110 triliun yang dialoaksikan untuk program-program jaring pengaman sosial,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/4/2020).

Sesuai yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, bahwa jaminan dan jaring pengaman sosial harus bisa dilakukan secara menyeluruh dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Anggaran sebesar Rp110 triliun sudah dicanangkan untuk penambahan bansos dan dari APBN yang existing. Anggaran yang sudah ada juga akan dilakukan refocusing, realokasi, untuk penambahan bansos. Presiden telah memutuskan untuk PKH, selama ini sudah diberikan 10 juta (penerima) dengan tambahan untuk pemberian bulanan-nya.

Untuk bantuan Sembako 20 juta penerima, ini juga Rp200.000 per bulan untuk 9 bulan ke depan ini sampai dengan Desember. Kartu Pra Kerja tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Rp20 triliun untuk 5,6 juta penerima. Bansos tambahan untuk Jabodetabek yaitu 4,1 juta penerima, (sebanyak) 2,5 juta (penerima) di DKI dan 1,6 juta (penerima) di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Bantuan ini, untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dengan satuan sama seperti Kartu Pra Kerja yaitu Rp600.000, yang nanti ditetapkan dua atau tiga bulan. Juga untuk bantuan listrik gratis kepada 24 juta pelanggan, listrik diskon 50% untuk 7 juta pelanggan.

Pemerintah juga memberikan untuk KUR 11,9 juta UMKM, termasuk 22.000 TKI yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga dari kredit usaha rakyat ini, termasuk sektor pertanian serta penundaan cicilan dan bunga untuk kredit UMi dan Mekaar untuk 11,4 juta.

Menkeu juga menjelaskan bahwa masih ada beberapa inisiatif yang sedang dikaji. Bantuan kepada UMKM di luar yang KUR dan UMi dan juga bantuan kepada petani di dalam rangka mendukung daya beli atau nilai tukar mereka di dalam periode sedang melakukan panen ini.

Beberapa hal yang masih disiapkan karena perlu koordinasi dengan daerah agar APBD di daerah juga dilakukan realokasi. Saat ini sesuai laporan Mendagri Tito Karnavian, masih banyak bansos yang terbatas kepada anggaran awal dan belum dilakukan perubahan, demikian Menkeu menjelaskan.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.