(Beritadaerah – Nasional) Pada Rapat Terbatas (Ratas) yang berlangsung dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap kerja Tim Gugus Tugas Virus Korona (Covid-19) yang salah satunya terkait kerja sama antara pusat dan daerah. Tujuannya agar komunikasi antara pusat daerah berjalan baik, sehingga semuanya memiliki satu visi, satu garis yang sama dalam menyelesaikan Covid-19.

Poin-poin penting hasil evaluasi yang disampaikan Presiden Jokowi saat pengantar, yaitu:

Pertama, terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sudah ada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Nanti pelaksanaannya seperti apa dalam kecepatannya untuk mencegah, dan memutus rantai penyebaran dari Covid-19.

Kedua, berkaitan dengan pembebasan bersyarat napi, ini dihubungkan dengan Covid-19. “Seperti di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran membebaskan 95.000 napi, kemudian di Brazil 34.000 napi, di negara-negara yang lainnya juga melakukan hal yang sama,” imbuh Presiden. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa minggu yang lalu sudah menyetujui agar ada juga pembebasan nara pidana (napi). Namun pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum.

Ketiga, mengenai kecepatan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Presiden minta pelaksanaan rapid test ini diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi, baik itu dokter dan keluarganya. Untuk yang PDP dan ODP.

“Dan sekali lagi, kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Dan kita harapkan dengan kecepatan itu kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif,” imbuhnya. Kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit bahkan juga menjadi perhatian.

Keempat, World Health Organization (WHO) menganjurkan agar semuanya memakai masker. “Saya minta juga penyiapan masker ini sekarang ini betul-betul siapkan dan diberikan kepada masyarakat. Karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker,” tambah Presiden. Di awal, lanjut Presiden, WHO menyampaikan dulu bawa yang pakai masker itu hanya yang sakit, tetapi sekarang semua yang keluar rumah harus pakai masker.

Kelima, berkaitan dengan berita mengenai yang terjadi di negara-negara lain, diharapkan agar publik memiliki sebuah wawasan, bahwa sekarang ini sudah 207 negara yang terdampak.

Keenam, Presiden minta di-update berapa persen kabupaten, provinsi dan kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD. “Karena ini penting sekali, jangan sampai ini kita juga terlambat terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkas Presiden.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.