(Beritadaerah – Nasional) Memasuki bulan April 2020 menjelang bulan puasa, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B. Pandjaitan menyampaikan dalam hal arahan pembatasan sosial berskala besar, diputuskan tidak ada larangan mudik resmi dari pemerintah.

“Namun, Pemerintah beserta seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini,” ujar Menko Marves saat memberikan keterangan melalui Konferensi Video usai mengikuti Rapat Terbatas, Kamis (2/4).

Pemerintah dan seluruh aparatnya, akan melakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum pada tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan Virus Korona (Covid-19), khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal dengan physical distancing itu.

“Nah, ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil, satu bus itu yang berpenumpang 40, mungkin hanya tinggal 20, sehingga tentu harganya bisa melonjak,” imbuh Menko Marves.

Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, Menko Marves mengaku akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait, misalnya kalau memang ada yang memaksakan diri juga untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya.

“Dan kalau di tempat mudik itu kita anggap tidak aman nanti akan ada pengkategorian daerah dia kembali ke Jakarta bisa saja dia masuk ke daerah karantina lagi untuk 14 hari. Tapi karena ini kita untuk menjaga penyebaran dari Covid-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita,” kata Menko Marves Luhut.

Pemerintah Pusat dan daerah, akan berkoordinasi memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melaksanakan isolasi seperti yang saya jelaskan tadi. “Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kita tinggal intensifkan saja, karena sudah menyadari bahayanya Covid-19,” ujarnya.

Ditegaslan lagi Kementerian Sosial menyiapkan insentif dan bantuan sosial bagi masyarakat golongan tidak mampu di tengah imbauan pemerintah agar tidak mudik, untuk tidak menjalankan mudik.

“Kami ingin mengimbau penanganan Covid-19 ini di setiap negara berbeda-beda, karena kondisinya berbeda-beda. Jadi tidak ada wanted solution for all, solusi yang dilakukan negara-negara maju belum tentu cocok di kita. Misalnya India melakukan lockdown dan ternyata dampaknya seperti yang kita lihat sekarang,” jelas Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Menko Marves, telah mengingatkan para menteri untuk memperhatikan dampaknya ini jangan sampai membuat rakyat yang paling bawah itu jadi menderita, mesti dipastikan bantuan sosial ataupun bentuk apapun nanti itu, itu sampai pada rakyat yang terkecil. Imbau Media.

Terkait dengan aktivitas mudik lebih dini yang terjadi sekarang ini, Menko Marves mengimbau seluruh masyarakat untuk mengingatkan untuk tidak terjadi lagi. “Pemerintah sebagaimana sudah diumumkan oleh Menkeu sudah menyiapkan paket stimulus jaring sosial untuk masyarakat yang terdampak,” imbuhnya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah berkoordinasi untuk memastikan kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik harus ikut masuk karantina tadi, kemudian pemeriksaan kesehatan di kampungnya serta harus memastikan kampung itu mau menerima orang mudik. “Karena sekarang banyak kampung di daerah-daerah lain tidak ingin menerima mudik dari Jakarta, karena Jakarta ini kita lihat adalah sepertinya pusat atau episentrum daripada Covid-19,” jelas Menko Marves.

Terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan, Menko Marves sampaikan telah lapor kepada Presiden dalam beberapa jam ke depan, atau satu hari ini dengan besok untuk membuat teknis petunjuk-petunjuknya sehingga ada buku panduan dengan Menteri Sosial.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani