(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini pukul 9.30 dari Istana Merdeka menyelenggarakan Video Conference dengan seluruh Gubernur di Indonesia.

Presiden Jokowi menyampaikan kondisi secara global virus corona ini sudah menyebar hampir di semua negara, sudah menjadi pandemic dan sangat sulit untuk dicegah.

Pesan Presiden untuk semua Gubernur di Indonesia terutama adalah harus satu visi dengan pemerintah pusat.

Kedua, jika akan mengambil kebijakan penanganan virus corona di provinsi, harus memperhitungkan dampaknya baik dari segi kesehatan, keselamatan dan sosial-ekonomi. Contoh, jika sebuah provinsi  ingin membuat kebijakan sekolah libur, kantor tutup, tempat transaksi ekonomi seperti pasar tutup, harus dikalkulasi betul-betul dengan detil, dampaknya terhadap dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada.

Berikutnya, kebijakan paska keputusan tersebut diambil, juga harus diperhitungkan baik-baik. Contoh, berapa banyak yang menjadi pengangguran, juga para pedagang asongan, tukang becak, sopir, berapa banyak yang akan tidak bekerja. Harus diperhitungkan bantuannya, dan harus disesuaian di APBD nya.

Ada 3 hal utama yang perlu diingat oleh setiap Gubernur dalam pengambilan kebijakan yakni:

  1. Keselamatan dan kesehatan adalah hal utama, berikutnya:
  2. Bantuan sosial harus dipikirkan
  3. Dampak ekonomi diperhitungkan dengan detil, termasuk stok pangan

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan alasannya mengapa tidak memilih kebijakan lockdown. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda termasuk budaya, semua sudah dipelajari dan dianalisa oleh pemerintah dan keputusan terbaik saat ini adalah penerapan Physical Distancing, untuk mencegah penularan Covid-19 ini.

Disadari untuk hal ini butuh kedisiplinan yang kuat, jangan sudah diisolasi malah membantu tetangga yang hajatan, sudah diisolasi malah pergi belanja ke pasar. Kedisiplinan untuk isolasi diri sangat penting. Presiden Jokowi yakin kalau hal ini bisa dilakukan, scenario penanganan Covid-19 yang sudah dipilih ini akan memberikan hasil terbaik.

Mitigasi dampak ekonomi terhadap masyarakat;

  • Semua Menteri, Gub, Walikota/ Bupati agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN/APBD, seperti anggaran perjalanan dinas, pertemuan, belanja lain.
  • Refocussing kegiatan,
  • Realokasi anggaran,

Untuk mempercepat penanganan Covid-19, terkait issue kesehatan dan sosial ekonomi.

Landasan hukumnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui Inpres No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Relokasi  Anggaran.

Diingatkan kepada para Gubernur, agar memonitor ketersdediaan bahan pokok dan mempertahankan daya berli masyarakat terutama buruh, pekerja harian, petani, nelayan dan pelaku usaha mikro usaha kecil, agar daya beli terjaga dan tetap bisa beraktifitas produksi

Kegiatan di seluruh Provinsi/ Kota/Kabupaten agar diarahkan menjadi program padat karya tunai, dan dilipatgandakan, tetapi sesuai protocol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 ini.

Disampaikan juga beberapa scenario kondisi buruk, sedang dan ringan yang telah dikalkulasi  untuk bulan-bulan berikutnya. Diharapkan kita berada dalam kondisi ringan dalam kasus dampak virus Covid-19 ini.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.