Menkeu, Sri Mulyani (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Menkeu: Hadapi Dampak Covid-19, Dukung Rp62,3 Triliun Dana APBN

(Beritadaerah – Nasional) Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memberikan keterangan pers kepada wartawan melalui daring, Jumat (20/3). Sri Mulyani menyatakan bahwa peranan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung kesiapan Pemerintah menangani wabah Virus Korona (Covid-19) sangat penting.

Diidentifikasi sebesar Rp62,3 Triliun dapat disiapkan guna menjalankan program prioritas penanganan Covid-19.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada tiga area yang perlu diberikan dukungan, yaitu: Pertama, mendukung kesehatan, terkait penanganan kesehatan di Pusat dan di Daerah yang menyangkut Covid-19, termasuk fasilitas kesehatan seperti kesiapan rumah sakit.

Kedua, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat yang terbawah, yaitu dalam bentuk jaring pengaman sosial.

Ketiga, mendukung dunia usaha agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini nanti kerja sama dengan Ketua OJK yang akan menyampaikan di bidang perbankan saat melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan.

Seperti semua tahu, menurut Menkeu, kondisi Covid-19 ini pasti akan mempengaruhi outlook terhadap perekonomian maupun APBN. “Jadi saat ini kami bekerja sama tentu dengan kementerian yang lain untuk melihat berbagai skenario bagaimana pengaruh Covid-19 ini terhadap Outlook ekonomi kita, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, inflasi, harga minyak yang semuanya itu akan bergerak,” urai Menkeu.

Dari sisi APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja dan pembiayaan hingga kini masih terus di-exercises terhadap berbagai skenario itu dan implikasinya terhadap postur APBN.

“Yang pasti nanti akan disampaikan kepada presiden dan kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPR. Karena bagaimanapun juga APBN adalah dokumen yang disetujui oleh DPR dalam bentuk undang-undang,” imbuh Menkeu.

Untuk bisa melaksanakan berbagai macam permintaan dan sesuai dengan urgensi sekarang di bidang kesehatan, Menkeu menyampaikan sampai saat ini sudah mengidentifikasi sekitar Rp62,3 triliun dari belanja kementerian/lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Presiden.

“Ini menyangkut, pertama; perjalanan dinas, belanja barang non operasional, honor-honor, dana yang diblokir serta output cadangan kita bisa masukkan di dalam kategori Rp62,3 triliun dimana kementerian/ lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi,” kata Menkeu.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center