Kemendes PDTT Mengawal Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Dana Desa

(Beritadaerah – Jakarta) Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengawal pelaksanaan program padat karya tunai dari dana desa. Pada tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan dana desa sebesar Rp 72 triliun yang disalurkan melalui tiga tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap ke dua 40 persen, dan tahap ke tiga 20 persen. Untuk dana desa tahap pertama telah mulai dicairkan sejak bulan Januari lalu.

Merujuk arahan presiden, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengambil langkah-langkah konkret dengan mengeluarkan surat edaran perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa tahun anggaran 2020. Dalam surat edaran tersebut, desa yang telah menerima penyaluran dana desa tahap I, diminta agar segera memanfaatkannya untuk kegiatan padat karya tunai melalui pengelolaan secara swakelola.

“Kita menyasar anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marginal lainnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang upahnya langsung dibayarkan setiap hari. Sehingga mereka bisa langsung membelanjakan upah tersebut untuk kebutuhan kehidupan dia dan keluarganya,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar yang dikutip laman Kemendesa, Rabu (18/3).

Menteri Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Menteri mengatakan, bagi desa yang menyelesaikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) namun dana desa belum cair dan tidak terdapat kegiatan dengan pola padat karya tunai, diharuskan segera revisi APBDes, dengan memasukkan dan menempatkan kegiatan dengan pola padat karya tunai pada tahap I.

Penyaluran dana desa saat ini lebih cepat dan mudah dilaksanakan kegiatan padat karya tunai. Berbeda dengan penyaluran dana desa di tahun-tahun sebelumnya, dana desa tahun ini tidak lagi melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), tapi disalurkan langsung dari RKUN (Rekening Kas Umum Nasional) ke rekening desa.

Gus Menteri menambahkan bahwa  mengatakan, Kemendes PDTT akan melakukan review dan revisi DIPA untuk pengalihan sebagian anggaran menjadi kegiatan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi output. Selain itu Kemendes PDTT, akan terus memantau pencairan dan penggunaan dana desa, terutama terkait dengan kegiatan padat karya tunai. Sekaligus melakukan pemetaan dan pendampingan desa terkait Covid-19.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.