(Beritadaerah – Nasional) Terkait dengan pemberhentian sementara pengajuan visa ke Arab Saudi mulai 27 Februari 2020 akibat Covid-19, Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi antar Kementerian/lembaga untuk menyikapi kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait Penghentian Sementara Visa Umroh ini.

Tujuan utama tentu saja untuk melindungi kepentingan jemaah terutama berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi hotel, dan visa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, Pemerintah Indonesia memahami dan menghagai keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umrah dan/atau ziarah ini.

Secara resmi, sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia juga memahami keputusan tersebut, yang diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, antara lain agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadahnya. Bagi mereka yang sudah terlanjur atau akan mendarat juga agar diizinkan untuk melanjutkan ibadah atau ziarah,” ungkap Menko PMK usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Membahas Dampak Pelarangan Ibadah Umrah Akibat Covid-19 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/2).

Sebagai informasi, jumlah jemaah umrah Indonesia ke Arab Saudi dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-2015 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246, kemudian di tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jamaah.

Rapat koordinasi ini dihadiri antara lain oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 yang selama ini turut andil menyepakati keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

Sumber: Humas Kemenko PMK

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.