Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) mengawasi penggunaan dana desa yang mencapai Rp72 triliun. (Foto: Kemkominfo)

Dana Desa Rp72 Triliun di 2020, Mendagri Ajak Pemda Memonitor

(Beritadaerah – Nasional) Program Dana Desa terus bergulir, dan untuk tahun 2020 ini Pemerintah menetapkan anggarannya mencapai Rp72 triliun. Besarnya dana desa ini terus mengalami peningkatan setiap tahun, termasuk jika dibandingkan tahun 2019, yang mencapai Rp70 triliun.

Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terlibat dalam mengawasi penggunaan dana desa yang mencapai Rp72 triliun ini. Sebanyak 72.953 jumlah desa, akan dipastikan segera menerima dana desa yang pencairannya dibagi dalam 3 tahap.

Hal ini disampaikan Mendagri dalam keterangan tertulisnya, usai  Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Holy Stadium Kompleks Grand Marina, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/2/2020).

“Urusan pembinaan perangkat desanya supaya mampu dan bisa mengerjakan dengan baik, juga bisa kompak, ada mekanisme pengawasan yang melibatkan Pak Camat, Pak Bupati/Wali kota, dan Pak Gubernur, termasuk dari Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan itu adalah Kemendagri,” kata Mendagri Tito.

 “Artinya ini memerlukan pengawasan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini jumlahnya Desa ada 74 ribu Pak, membagikannya gampang tinggal minta rekeningnya saja setelah itu bagikan. Nah, ini bagaimana untuk mengawasi ini agar tepat sasaran? Maka salah satunya adalah ini, kita kumpulkan kepala desa seluruh Indonesia, kita buat mekanismenya dan dibagi per gelombang, dan semua gerak, Tim dari Kemendagri, Tim dari Kemenkeu, Tim dari Kemendes PDTT,” tuturnya.

Ada perbedaaan mekanisme penyaluran dana desa dari tahun sebelumnya, agar dana dapat segera digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Mendagri menegaskan, pemberian dana desa ditujukan untuk pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadi urbanisasi, dan menjaga  stabilitas perekonomian di desa.

“Dana transfer langsung ke rekening desa, bukan rekening kepala desanya ya, tapi ke rekening desa, tujuannya apa? Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi, kalau lewat provinsi, kabupaten/kota panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Pertanyaannya adalah Bapak presiden ingin agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri,” kata Mendagri.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjutak, mengingatkan kepada seluruh kepala desa untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya dalam mengelola dana desa.

“Jutaan pasang mata masyarakat mengawasi dana desa. Bila dana desa ini gagal untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Dana desa ini juga terus diawasi oleh Kapolda, Kajari dan sebagainya,” kata Tumpak. Jangan sampai terjadi penyelewengan, karena  sudah banyak kepala desa yang terkena pidana, terkait penyalah gunaan anggaran dana desa.

Kepada para Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Camat, untuk melakukan pengawasan. Diharapkan di 2020 peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan padat karya bisa diwujudkan, jika dana desa benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center