(Beritadaerah – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengelar Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) KKP 2020 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Selasa (4/2). Dalam rapat kerja tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan,Edhy Prabowo bersama Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf dan para pejabat eselon I lainnya me-launching aplikasi SIDAK alias Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP.

“Ini adalah terobosan dari Pak Irjen dan teman-teman di Itjen. Dengan adanya sistem ini, pengawasan menjadi lebih efisien, hemat biaya dan tindaklanjut bisa lebih cepat. Saya rasa ini bentuk konkret,” ujar Menteri Edhy yang dikutip laman KKP, Rabu (5/2).

Menteri Edhy berharap, keberadaan SIDAK membuat program-program KKP berjalan maksimal dan terukur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan. Menteri Edhy juga meminta Irjen KKP intens berkoordinasi dengan pengawas provinsi dalam mengawal anggaran.

Disampaikan oleh Menteri Edhy bahwa Kementerian KKP dapat mengawal APBN bisa tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang melesat.

Sekadar informasi, aplikasi SIDAK ini memungkinkan pengawas/auditor di pusat maupun daerah menginput langsung laporan hasil temuan dan rekomendasi ke sistem secara online. Temuan dan rekomendasi selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pengawas di Inspektorat Jenderal KKP. Selama ini, temuan dan rekomendasi diserahkan dalam bentuk berkas sehingga butuh waktu lama dan berbiaya.

Sementara itu Irjen KKP Muhammad Yusuf menargetkan KKP mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini. SIDAK diakuinya sebagai langkah antisipasi agar tidak ada pegawai KKP yang berurusan dengan hukum lantaran persoalan anggaran. Pembuatan SIDAK gratis karena dikerjakan oleh internal Itjen KKP.

SIDAK merupakan sistem online kedua yang diluncurkan selama Edhy Prabowo dalam menakhodai KKP setelah SILAT (Sistem Perizinan Kilat) pada Desember tahun lalu. Aplikasi ini ditujukan bagi nelayan maupun pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan di Ditjen Perikanan Tangkap KKP. Dengan SILAT, proses perizinan yang tadinya 14 hari menjadi satu jam saja.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About The Author

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.