PT Vale Indonesia (Foto: Vale.com)

Pemerintah Tangani Proyek Investasi Macet

(Beritadaerah – Kolom) Diungkapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa terdapat 21 proyek investasi senilai Rp708 triliun tidak berjalan hingga akhir tahun lalu. BKPM bertindak cepat hingga Sembilan proyek diantaranya sekarang telah dieksekusi oleh BKPM angkanya lumayanan hingga 189 triliun rupiah. Proyek infrastruktur energi Mudabala Company Proyek salah satunya, penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dan Masdar sempat tertunda. Namun 12 Januari 2020 PPA ditandatangani di Abu Dhabi, akhirnya proyek senilai Rp 1,8 triliun ini bisa jalan.

Sesuai dengan permasalahan yang pernah disampaikan oleh presiden Jokowi, maka memang hambatan masuknya Investasi ke Indonesia adalah karena persoalan dalam negeri, seperti lamanya perizinan. Masalah yang timbul bukan pada investor yang ingin merealisasikan investasi. Jokowi bahkan tidak menghalangi namanya dicatut untuk kepentingan investasi. Persoalan teknis dan non teknis perlu segera diselesaikan untuk mempercepat masuknya investasi ke Indonesia.

Dari sembilan investasi itu investasi yang terbesar adalah, milik Lotte Chemical. Nilai pembangunan pabrik kimia ini adalah Rp 61,2 triliun. Masalah tumpang tindih lahan membuat proyek ini menjadi tersendat. Setelah ada nota kesepahaman, proyek ini dapat berjalan kembali.

Proyek PT Vale Indonesia Tbk (INCO) senilai Rp 39,2 triliun juga mandek. Masalah yang dihadapi adalah pada amdal dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Setelah 3 tahun tak kunjung selesai, rencana investasi ini akhirnya siap dieksekusi. Proyek ini sudah berjalan kembali sekarang setelah ada izin amdal diberikan oleh KLHK dan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara. Investasi proyek Tanjung Jati Power senilai Rp 38 triliun oleh YTL Power juga mengalami hambatan karena tidak adanya Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU). Setelah terbit rekomendasi dari Menteri BUMN proyek ini dapat berjalan kembali.

Pekerjaan rumah pemerintah sebagai agent of development adalah senantiasa menguraikan permasalahan ini. Indonesia menjadi negara yang menarik para investor dari sisi pasar dan ketersediaan sumber daya baik alam maupun tenaga kerja. Perjalanan presiden ke berbagai negara untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di Indonesia perlu dilengkapi dengan pelaksanaan janji dan kesepakatan yang ditawarkan. Hyundai merupakan contoh juga bagaimana investasi ini bisa kembali berjalan setelah permasalahan insentif fiskal yang dijanjikan dapat dilaksanakan. Proyek senilai Rp 21,7 triliun ini dapat dieksekusi setelah ada kesepakatan BKPM dengan Hyundai.

Nilai investasi yang perlu segera diatasi hambatannya masih ada Rp 519 triliun lagi, belum ditambah dengan berbagai kesepakatan yang akan dibuat pada tahun 2020. Dengan UAE terdapat perjanjian bisnis senilai US$22,89 miliar atau sekitar Rp 314,9 triliun diberbagai bidang yang membutuhkan kecepatan dan kepiawaian pemerintah untuk membuat perjanjian ini berjalan. Presiden Jokowi direncanakan pada bulan Februari 2020 ini akan berkunjung ke Australia melakukan misi yang sama. Untuk mendatangkan investor datang ke negeri Zamrud Kathulistiwa ini. Penting kita untuk berbenah, bertindak cepat, membuat seluruh investasi dapat terjadi.

 

About Fadjar Dewanto

Editor in Chief Vibiz Media Network, Coordinating Partner of Business Advisory Vibiz Consulting.