(Beritadaerah – Infrastruktur) Pemerintah terus lakukan komitmennya membangun infrastruktur daerah terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3TP), guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Tanjung Balai Karimun, daerah terluar yang sangat strategis berhadapan dengan negara Singapura dan Malaysia.
Untuk itulah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau langsung pembangunan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan pengembangan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2). Sarana konektivitas yang tengah dikembangkan adalah Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan Pelabuhan Malarko.
“Saya diamanatkan oleh presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3TP) untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Oleh karenanya ini menjadi perhatian utama kami,” jelas Menhub.
Rencananya, Pelabuhan Malarko akan dijadikan Pelabuhan Samudra yang dapat disinggahi kapal-kapal besar dengan fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan gudang. Saat ini Pelabuhan Malarko dikelola oleh Kemenhub, nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta. Pelabuhan Malarko saat ini sudah membangun Causeway sepanjang 800×6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya.
Sedangkan untuk pembangunan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Menhub Budi menjelaskan akan memperpanjang runway hingga 2000 meter agar pesawat Boeing 737 dapat mendarat. Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 75,2 Mx 60 M dan taxiway 70 Mx15 M. Pertumbuhan penumpang setiap tahunnya naik rata-rata 15-20 persen dalam lima tahun kebelakang. Pembangunan diitargetkan selesai akhir 2021 dan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Dari sisi darat maupun udara akan ditingkatkan fasilitasnya. Pengembangan fasilitas di sisi udara yang akan dilakukan adalah pembuatan Turning Area dan Marking dan pembuatan drainase sisi udara. Sedangkan dari sisi darat antara lain perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara, juga perpanjangan runway hingga 2000 meter.
Budi Karya menjelaskan perlu biaya sekitar Rp200 Miliar untuk pembangunan Pelabuhan dan Rp100 Miliar untuk Pembangunan Bandara. Untuk pelabuhan pembiayaan akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah dan Swasta.
Menhub Budi meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan baik untuk pengembangan Bandara maupun Pelabuhan. Menhub menyatakan pengembangan Bandara dan Pelabuhan ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, mengingat, Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu Kawasan Bebas Perdagangan.
“Karimun ini mempunyai satu potensi yang besar dari industri juga pariwisata dengan penduduk 200 ribu, saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400 ribu apabila Malarko ini jadi Pelabuhan Samudera. Oleh karenanya saya minta seluruh pihak sepertiPak Bupati dibantu Kapolres, Dandim dan stakeholder terkait untuk berkomitmen menjalankan ini,” tutur Menhub.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani