(Beritadaerah – Ekonomi Bisnis) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) di tahun 2020 ini fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan. Tujuannya demi mencapai stabilnya ketahanan pangan nasional.
“Daerah rentan rawan pangan salah satu aspeknya adalah produksi kurang dari konsumsi. Di beberapa daerah kita masih ada yang seperti itu, selama ini mendapatkan asupan dari daerah lain. Kondisi ini kalau tidak kita awasi, bisa terjadi kekurangan pangan,” ungkap Kepala BKP Agung Hendriadi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2020, di Bogor, Selasa (28/1/2020).
BKP untuk mengatasi hal tersebut, melakukan intervensi daerah tersebut dengan berbagai program, dengan anggaran mencapai Rp 160 Milyar. Diharapkan masyarakat mampu menghasilkan pangan sendiri bahkan membuat cadangan pangan daerah sendiri, sehingga di masa depan tidak lagi ada daerah rentan rawan pangan.
Data dari BKP menunjukkan setidaknya ada 956 kecamatan dari 88 Kabupaten di 17 provinsi yang berstatus rentan rawan pangan kronis. Kondisi terparah adalah Provinsi Papua yang memiliki 484 kecamatan yang tersebar di 25 kabupaten. DKI Jakarta pun termasuk salah satu daerah yang termasuk rentan rawan pangan, yaitu Daerah Administratif Kepulauan Seribu. Terjadinya rentan rawan pangan bisa karena faktor manusia bisa juga karena sumberdaya alamnya.
Setidaknya ada empat program yang akan menjadi bentuk intervensi Kementan untuk mengentaskan rentan rawan pangan di daerah. Pertama, Family Farming Berbasis Kecamatan. Kedua, Pertanian Masuk Sekolah. Ketiga, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Keempat, Pekarangan Pangan Lestari.
“Kita intervensi. Di lokasi luas seperti Papua, kita lakukan simultan hingga 2024. Papua Barat misalnya ada 124 kecamatan yang harus diselesaikan, di tahun 2020 misalnya kita selesaikan di 42 kecamatan dulu,” bebernya.
Di tahun 2020 ini, ditargetkan 320 kecamatan yang akan difokuskan dalam program Family Farming Berbasis Kecamatan untuk menekan angka daerah rentan rawan pangan. Pada daerah tersebut akan ditumbuhkan kelompok-kelompok Family farming. “Subjeknya bisa keluarga ataupun kelompok pemuda dengan menggunakan lahan pekarangan. Kegiatannya dengan budidaya pertanian, perikanan dan akuakultur serta peternakan,” jelas Agung.
Pendampingan oleh tenaga dari BKP, Dinas Ketahanan Pangan terkait, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) hingga Kostratani yang memiliki wilayah kerja di kecamatan tersebut, dilakukan sekitar setahun.
“Kita berikan bantuan sarana budidaya. Kita berikan Rp 200 juta kepada mereka, tetapi bukan digunakan untuk upah tenaga kerja ya, untuk pembelian pupuk dan sarana prasarana,” tegasnya.
Agung menambahkan, jika di tahun ini sudah mendapatkan bantuan, diharapkan di tahun depan sudah bisa bertumbuh dan mampu berjalan dengan model pembiayaan KUR. Dengan demikian terhindar dari kerawanan pangan.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani