(Beritadaerah – Bogor) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amanatnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di Indonesia. Pengembangan sektor budidaya perikanan menjadi prioritas program KKP, hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat menutup Rapat Koordinasi KKP di Sentul, Bogor, Rabu (22/1).

Alasan menjadikan sektor budidaya perikaan sebagai fokus utama, karena baru 10 persen yang tergarap dari potensi yang ada. Dan dari 10 persen itu, pengelolaan dan hasilnya belum maksimal menurut Menteri Edhy,

“Padahal bila digarap serius, ini bisa jadi lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa,” ujar Menteri Edhy yang dikutip laman KKP, Rabu (22/1).

Menteri Edy menyampaikan berdasarkan peta potensi perikanan budidaya di KKP, seluruh pulau di Indonesia berpeluang menjadi tempat pembudidayaan. Baik untuk budidaya perikanan air tawar, air payau, dan juga laut.

Lebih mengerucut, Menteri Edhy mengharapkan jajarannya mengutamakan budidaya udang. Sejauh ini, ada sekitar 300 ribu Ha lahan budidaya udang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, menghasilkan sekitar 800 ribu ton udang per tahun atau sekitar 2,6 ton per Ha.

Dihadapan para peserta Rakor KKP yang terdiri dari pejabat eselon 1 dan 2 KKP, tim Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik, Menteri Edhy mengatakan bahwa kita targetkan saja menjadi 5 ton hasil panen per Ha-nya,

Dalam mengembangkan sektor budidaya, Menteri Edhy tidak hanya akan memaksimalkan lahan yang dimiliki KKP, tapi juga bekerjasama dengan lintas instansi dan lembaga. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemda, serta Perhutani. Sedangkan dari sisi permodalan, KKP menggandeng perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pihaknya pun siap melakukan pendampingan bagi masyarakat yang akan terjun ke sektor ini.

Sebelumnya saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1), Menteri Edhy memperkenalkan 22 pejabat baru di lingkungan kementerian yang menempati kursi Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Menteri Edhy jelaskan pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About The Author

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Related Posts