Presiden Jokowi pada pelantikan BPP HIPMI masa bakti 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15 Jan). (Foto: Humas Setkab)

Presiden Jokowi Minta Libatkan Pengusaha Muda untuk Pekerjaan di BUMN

(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2019-2022, di Dian Ballroom Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/1). Pada kesempatan tersebut presiden meminta agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya dikerjakan oleh BUMN itu sendiri namun juga dapat diberikan kepada swasta terutama para pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun dalam HIPMI.

“Saya sudah titip kepada Bang Erick Thohir, Pak Erik Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan itu, tapi sekarang mestinya akan lebih jelas karena yang memegang kementerian adalah dari keluarga besar HIPMI, yaitu Pak Erik Tohir,” ujar Presiden.

Diperlukan kemitraan para pengusaha muda dengan BUMN maupun investor. Menurut Presiden, dalam setahun di BUMN ada banyak proyek yang dapat dikerjakan dengan nilai mencapai Rp2.400 triliun. “APBN kita hanya 2.200, di BUMN itu ada 2.400 triliun. Dari angka itu mestinya kita bisa menumbuhkan yang muda-muda pengusaha muda ini untuk naik kelas dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka. Saya sudah titip,” ujar Presiden.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memiliki peluang yang besar karena memegang kurang lebih Rp800 sampai Rp900 triliun investasi. “Saya sudah titip investor layani dengan baik,” tambah Presiden. “Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke kandang kita, sudah masuk ke negara kita. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi. Sudah masuk. Bukan di depan pintu, sudah masuk de dalam kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih Rp2.200 (triliun, red) juga sudah di dalam,” tutur Presiden.

Kepala Negara mengingatkan seringkali investasi sudah di dalam tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan, yang tidak pernah dilayani dengan cepat dan tuntas. Hal lain yang menjadi kendala dalam investasi, menurut Presiden, adalah regulasi yang saat ini jumlahnya mencapai 42.000 dan mengalami tumpang tindih, namun rencana dalam pekan ini akan diselesaikan.

“Minggu ini kita akan mengajukan omnibus law ke DPR. Ada 74 undang-undang yang langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau kita, kemarin kita hitung-hitung, kalau kita mengajukan satu per satu, revisi satu undang-undang ajukan, ajukan, 50 tahun enggak akan mungkin selesai, enggak akan selesai. Sehingga kita memang mengajukannya Omnibus law, satu undang-undang menyelesaikan 74 undang-undang sebelumnya,” jelas Presiden.

Inilah, menurut Presiden, yang akan menjadi sebuah lompatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan UKM, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi signifikan kepada dunia usaha.

Herwantoro/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center