Sepekan Pelayanan SILAT Diluncurkan, Ratusan Izin Tangkap Ikan Diterbitkan

(Beritadaerah – Jakarta) Pada akhir 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan pelayanan perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT). Sejak diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pelayanan SILAT mendapat respon positif dari masyarakat.

Sejak diluncurkan 30 Desember 2019, sebanyak 105 dokumen perizinan telah diterbitkan. Dokumen tersebut terdiri dari 21 surat izin usaha perikanan (SIUP) dan 84 surat izin penangkapan ikan (SIPI)/surat izin pengangkutan ikan (SIKPI).

Kini mekanisme alur perizinan perikanan tangkap menjadi lebih sederhana. Prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan reformasi pelayanan publik, demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar.

“Proses verifikasi kelengkapan dokumen butuh waktu hingga 30 menit sampai surat perintah pembayaran (SPP), pungutan pengusahaan perikanan (PPP), atau pungutan hasil perikanan (PHP) terbit. 30 menit sisanya dihitung setelah pelaku usaha membayarkan PPP/PHP tersebut hingga dokumen perizinan diterbitkan. Batas waktu maksimal pembayaran hingga 10 hari kerja tidak dihitung,” kata Zulficar yang dikutip laman KKP, Selasa (7/1).

Zulficar mengimbau para pelaku usaha kooperatif dalam mendukung pelayanan SILAT. Misalnya dengan melengkapi persyaratan dokumen asli, bukan hasil rekayasa. Sistem ini diluncurkan dalam rangka optimalisasi kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap. Dengan sistem ini, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 14 hari untuk mengurus perizinan di sektor ini.

Saat meluncurkan pelayanan SILAT beberapa waktu lalu, Menteri KKP Edhy Prabowo menyampaikan dengan SILAT akan membuat pelaku usaha dapat mengurangi hambatan waktu dan biaya sehingga semakin mudah merencanakan sesuatu untuk perusahaannya ke depan.

Ditambahkan juga oleh Menteri Edhy bahwa kemudahan serta kecepatan perizinan juga akan dibarengi dengan upaya penguatan fungsi pengawasan terhadap seluruh tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Hal itu dilakukan agar sumber daya alam laut terjaga ekosistemnya sehingga turut berkontribusi terhadap devisa negara.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu