Tito Karnavian pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda (Foto : Maruli/ VM)

Akhir Desember, Kemendagri Selesai Evaluasi RAPBD 32 Provinsi

(Beritadaerah – Nasional) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dari 32 provinsi.

Namun hasilnya, masih banyak daerah yang belum sesuai antara rencana pembangunan dan pola ploting anggaran. Satu provinsi belum menyerahkan RAPBD dan satu provinsi lagi masih dalam proses evaluasi di Kemendagri.

“Jadi masih satu daerah yang belum, yaitu Sumatera Selatan (Sumsel), yang katanya belum juga kuorum. Satu lagi daerah masih proses evaluasi di kita. Jadi yang sudah selesai ada 32 provinsi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Syarifuddin, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2019).

Menurut Syarifuddin, dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa hal yang menjadi temuan Kemendagri. Salah satunya masih adanya daerah yang RAPBD-nya tidak ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Jadi diminta disesuaikan.

Temuan lain adalah belum terpenuhinya besaran anggaran untuk program-program wajib. Untuk pendidikan harusnya 20%, dan kesehatan 10% di RAPBD. “Jadi masih ada yang persentasenya kurang dari yang telah ditetapkan. Untuk pendidikan masih ada yang kurang dari 20%. Sementara kesehatan kurang dari 10%. Itu kita minta penuhi,” tuturnya.

Syarifuddin mengatakan bahwa setiap daerah wajib melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi yang Kemendagri. Menurutnya hasil perbaikan akan dilihat kembali oleh Kemendagri. Syarifuddin juga telah menyampaikan apa saja yang menjadi fokus Kemendagri dalam melakukan evaluasi RAPBD. Salah satunya berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kemudian yang kedua mengenai capaian standar pelayanan minimal yang harus tercapai.

“Kemudian kami juga membedah APBD, bagaimana misalnya proporsi belanja dalam APBD untuk program-program kegiatan yang menyentuh masyarakat. Kalau dulu kita kenal dengan istilah belanja publik, sekarang tidak ada istilah itu lagi. Tapi dari karakter belanjanya bisa kita lihat. Misalnya belanja-belanja mana yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Analisis kami sejauh itu,” ungkapnya.

Syarifuddin menegaskan jika belanja daerah belum menyentuh kepentingan masyarakat, hal itu akan dikoreksi. Dipastikan tidak ada ada belanja-belanja yang sebenarnya tidak terlalu urgen, baik di belanja barang/jasa misalnya, atau hibah atau bantuan-bantuan lain.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan, masih ada daerah yang menyusun anggaran untuk aparatur lebih besar daripada untuk masyarakat. Ini perlu direvisi dan tidak boleh terulang.

“Ada program yang menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20%, sementara untuk aparaturnya 50-an dan 60%. Padahal harusnya terbalik. Program yang untuk menyentuh masyarakatnya harus jauh lebih besar daripada untuk aparaturnya, kira-kira gitu,” tuturnya.

Tito menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa setiap program yang dibuat haruslah menyentuh masyarakat. Jangan hanya membuat program saja tanpa output.

“Dalam bahasa Bapak Presiden, jangan membuat program hanya sent. Tapi program itu benar-benar delivered. Artinya dirasakan, menyentuh masyarakat,” tuturnya.

Tito mengatakan dalam evaluasi RAPBD tahun 2020 akan ada variabel yang dilihat. Di antaranya anggaran affrmative action seperti untuk kesehatan dan pendidikan.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.