(Beritadaerah – Nasional) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengemukakan, pemerintah akan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tidak produktif atau kurang produktif.
“BUMDES itu kan hasil dari inisiatif desa. Jadi kita tidak bisa kemudian menutup Bumdes. Kita fungsinya adalah memfasilitasi dan merevitalisasi,” kata Abdul Halim menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Rerbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12) sore.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan sebelum Ratas menyampaikan, telah menerima laporan mengenai 2188 BUMDES yang tidak beroperasi dan 1670 BUMDES yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa.
Salah satu bentuk revitalisasi, menurut Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar adalah penambahan modal, peningkatan jaringan, dan pendampingan. Rencananya sebanyak mngkin jumlah BUMDES yang akan direvitalisasi, sama dengan misalnya Kementerian Desa menargetkan 10 ribu pengentasan desa tertinggal menjadi desa maju. Sangat banyak.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar juga menyampaikan mengenai pembentukan BUMDES Bersama, yang menangani produksi dari hulu sampai hilir dengan baik, dengan melibatkan beberapa BUMDES dalam satu kawasan. “BUMDES Bersama itu ada di Temanggung, ada di Bali, ada di Bangka Belitung. Nah itu sudah banyak kalau BUMDES Bersama, tetapi kan kawasannya baru bisanya 5 (lima) desa, 10 (sepuluh) desa,” terang Menteri Desa PDTT.
Contoh dari hulu, misalnya padi yang produksinya hanya 3000 ton setelah dilakukan kerja sama antar desa, dibangun BUMDES Bersama penanaman, pendampingan penanaman, pendidikan dan seterusnya sampai panen, sampai kepada rice milling unit menghasilkan beras premium, untuk 2022 akan menghasilkan 6500 ton per tahun, naik 100 persen. Kalau tadi dari 3000 ton menjadi 6000 ton, kalau misalnya tempat lain dari 3000 ton menjadi 10.000 ton, ada lagi yang dari 50.000 tonmenjadi 200.000 ton, menurut Menteri Desa PDTT ini akan membutuhkan jaringan, kalau perlu ekspor.
“Nah kalau sudah begitu, digeser menjadi yang disebut dengan super holding dan kalau perlu melibatkan BUMN,” pungkas Menteri Abdul Halim.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani