Kemenko Marves : Laksanakan Janji dan Arahan Presiden Tanpa Ego Sektoral

(Beritadaerah – Makassar) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/12).

Dalam FGD Tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Hayati, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Suparman menyatakan, agar setiap kementerian dan lembaga terkait dapat melaksanakan janji dan arahan Presiden untuk penyederhanaan regulasi bidang perikanan budidaya, tanpa adanya ego sektoral.

“Salah satu janji Presiden adalah, pangan laut berkelanjutan dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan melestarikan laut. Oleh karenanya, janji Presiden tersebut agar kita laksanakan tanpa ada ego sektoral,” ujar Asdep Suparman yang dikutip laman Maritim, Kamis (12/12).

Asdep Suparman lalu menjelaskan, FGD yang dilaksankan untuk mengkaji dan melakukan penyederhanaan regulasi di bidang perikanan budidaya untuk memperoleh kepastian berinvestasi, meningkatkan kesejahteran masyarakat, dan peningkatan sumber devisa negara. FGD ini juga kelanjutan dari FGD sebelumnya yang telah dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2019 dan 2 Desember 2019.

Kemudian, lanjut Asdep Suparman, ditargetkan dengan penyederhanaan regulasi ini maka capaian target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dapat terwujud. Berikut ini target dari produksi perikanan 15.47 juta ton di tahun 2020 dan 20.39 juta ton di 2024. Sedangkan ekspor ikan ditargetkan USD 6.1 miliar pada tahun 2020 dan USD 9.55 miliar di tahun 2024. Untuk konsumsi ditetapkan target ikan 53.3 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 dan 60.9 kg/kapita/tahun pada tahun 2024, rumput laut sebesar 10,99 juta ton pada tahun 2020 dan 12,33 juta ton pada tahun 2024.

Pembahasan lain dalam FGD ini tentang pentingnya sinergisitas pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya, yang diwajibkan melakukan pembinaan dan pembudidayaan ikan, pembinaan dan pemantauan dilakukan terhadap tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, sarana dan pra sarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta usaha pembudidayaan ikan.

Terakhir dibahas dalam FGD adalah regulasi mengenai Kapal pengangkut Ikan Hidup (SIKPI), dimana menurut revisi Permen KP No 32 Tahun 2016, ditentukan persyaratan mengenai Kapal pengangkut Ikan Budidaya.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.