Targetkan EODB Ranking 50, BKPM Gelar Rapat Koordinasi Lintas Kementerian

(Beritadaerah – Jakarta) Dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) pada bulan November 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada tahun 2021, Indonesia ada pada peringkat 50. Peringkat EODB 2020 Indonesia masih berada di posisi 73. EODB merupakan indeks kemudahan berusaha yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank) setiap tahunnya.  

Menindaklanjuti hal tersebut dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar rapat koordinasi dengan topik pembahasan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi instruksi Presiden Jokowi dengan sangat serius, hal tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yuliot di sela rapat koordinasi bersama kementerian Lembaga yang dikawal oleh Sekretariat Negara bertempat di Four Season, Jakarta, Selasa (3/12). Dalam rapat koordinasi ini akan dibahas hal-hal seputar investasi, terutama Ease of Doing Business (EODB) yang memiliki dampak pada meningkatnya peran investor dalam negeri dan perbaikan iklim investasi di Indonesia.

“Rapat koordinasi ini membahas agenda-agenda seputar investasi menanggapi dari instruksi Presiden kemarin, terutama yang akan menjadi salah satu topik penting dalam rakor ini adalah pembahasan untuk perbaikan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Busniess (EODB),” ujar Yuliot dalam keterangan persnya kepada Beritadaerah.co.id, Rabu (4/12).

Yuliot menjelaskan bahwa koordinasi perbaikan kemudahan berusaha atau EODB pada 11 indikator menjadi penting dikarenakan peringkat EODB Indonesia tahun 2019-2020 masih berada di peringkat 73. Faktanya, dari 190 negara yang disurvey EODB 2020, 115 negara telah melakukan perbaikan. Fakta tersebut membuat penerintah semakin bersemangat untuk mempercepat pergerakan mereka dalam usaha menaikkan peringkat dan kualitas EODB Indonesia. Posisi Indonesia saat ini lebih rendah dari Vietnam di posisi 70, Malaysia di posisi 12, dan Singapura di posisi 2.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Ham, Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai – Kemenkeu, Kementerian ATR/ BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Pelindo II serta Pelindo III sebagai stakeholder dari indikator-indikator yang menjadi bahasan dalam rapat ini.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).