Gebrakan Kebijakan Investasi RI Menggema di New Economy Forum Beijing, RRT

(Beritadaerah – Jakarta) New Economy Forum yang digelar oleh Bloomberg Media Group di Yanqi Lake International Convention Exhibition Center (ICE), Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis malam (21/11), menghadirkan narasumber seperti Pendiri Microsoft Bill Gates, Mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat Henry “Hank” Paulson, dan Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger.

New Economy Forum berlangsung selama tiga hari telah dibuka oleh Wakil Presiden RRT Wang Qishan. Gawean ini menghadirkan para politisi, pelaku-pelaku kebijakan di sektor keuangan dan perusahaan dunia.

Gebrakan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan untuk mengembalikan pengurusan perizinan mengenai investasi dikembalikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung menggema di New Economic Forum. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi ruwetnya perizinan di berbagai kementerian dan lembaga selama ini.

“Tak lama setelah Bapak Presiden Jokowi umumkan kebijakan perizinan itu, Bapak Duta Besar untuk RRT Djauhari Oratmangun langsung memaparkan kepada peserta New Economic Forum di Sesi Panel soal pelimpahan wewenang kepada BKPM terkait proses dan penerbitan izin Kementerian/Lembaga serta penentuan untuk investor yang mendapatkan tax incentives seperti tax holiday dan tax allowance. Sehingga realisasi investasi dapat berjalan dengan cepat ke depan,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Beijing, RRT, dalam siaran persnya kepada Beritadaerah.co.id. Jumat (22/11).

Sejalan dengan Dubes, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan pada kesempatan yang sama, menyampaikan strategi baru BKPM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BKPM terus berupaya untuk melakukan penyederhanaan perizinan investasi, mendorong peningkatan Ease of Doing Business (EODB), dan realisasi investasi baik yang baru akan masuk maupun yang sedang dalam tahap proses realisasi.

Investasi yang diharapkan adalah yang dapat mengembangkan pola kemitraan dengan UMKM. Pemerintah saat ini juga berupaya untuk menarik investasi berkualitas, yaitu dengan mengawal dan memfasilitasi investasi besar, membentuk Satgas untuk memfasilitasi investor yang terkendala. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk membuat surat resmi terkait pengembalian wewenang perizinan kepada BKPM. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memberikan target kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mendorong indeks Kemudahan Berbisnis (EODB) Indonesia, dari peringkat 73 pada tahun ini menuju posisi 40-50 pada 2021 mendatang.

Rizal mengatakan, hanya dalam sebulan, BKPM telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan mungkin mengganggu kenyamanan sebagian pihak, termasuk penghentian ekspor ore nikel. Tak hanya itu, BKPM juga telah mengamankan investasi senilai Rp 100 triliun. Investasi ini terancam mangkrak, sebab terganjal berbagai kendala perizinan, pertanahan dan regulasi. Pekan ini, Presiden menyetujui proposal BKPM untuk dilakukan sentralisasi berbagai perizinan di kementerian dan lembaga.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

 

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.