(Beritadaerah – Jakarta) Sebanyak 47 perusahaan dari perusahaan tambang yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) hadir dalam pertemuan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (12/11). Rapat fasilitasi ini mengundang perusahaan di sektor pertambangan dan pengolahan nikel untuk kembali meminta komitmen para pengusaha mendukung kebijakan ekspor komoditas nikel yang berlaku di Indonesia
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang didampingi oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman memediasi kegaduhan yang terjadi setelah rapat mengenai nikel sebelumnya yang diadakan tanggal 28 Oktober yang lalu.
Ekspor nikel tetap dihimbau untuk dihentikan sekarang. Beberapa faktor yang menjadi alasan adalah untuk menjaga cadangan nikel di tanah air, penyediaan bahan baku bagi perusahaan smelter nikel yang mulai beroperasi di Indonesia, dan adanya indikasi pelanggaran implementasi relaksasi ekspor nikel ore.
”Dapat saya tekankan bahwa saya tidak bermaksud menganulir atau membatalkan Permen ESDM (mengenai relaksasi ekspor nikel), namun atas dasar rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyepakati keputusan ini,” ujar Bahlil dalam siaran pers yang diterima oleh Beritadaerah.co.id, Rabu (13/11).
Bahlil juga katakan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap Sumber Daya Alam (SDA) merupakan cita-cita dan keinginan bersama dari pengusaha, baik itu penambang nikel ore, pemilik smelter, serta pemerintah. Pengusaha tambang yang telah mendapatkan izin ekspor nikel ore dan telah diverifikasi secara aturan oleh pihak-pihak terkait teknis yang mempunyai kewenangan dan dinyatakan lolos, diberi kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan ekspornya. Sedangkan, yang tidak ingin melakukan ekspor bisa menjual kepada pemilik smelter. Harga nikel ore dengan kadar di bawah 1,7 % yang disepakati maksimal US$ 30 per metrik ton. Asumsinya adalah harga internasional di kurangi biaya kirim dan pajak.
Komoditas nikel nasional saat ini diperkirakan hanya dapat menjamin pasokan nikel ore bagi perusahaan smelter selama 7-8 tahun. Sehingga perlu dilakukan penyediaan bahan baku nikel lebih banyak untuk menjamin produksi perusahaan smelter tidak terhambat.
Sementara itu Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyampaikan dukungannya terhadap program hilirisasi yang dilakukan pemerintah, serta mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk dilakukan pertemuan dengan pengusaha smelter dan berharap keputusan hasil rapat dapat direalisasikan. Sedangkan Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubies menyatakan kesiapan dalam melaksanakan hasil rapat.
Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu