(Beritadaerah – Jakarta) Hari Kamis (31/10/2019) ini Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga di lingkungan Kemenko PMK untuk kosolidasikan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa program prioritas diungkapkan Menko Muhadjir dan juga oleh para menteri-menteri dari pertemuan hari ini. Para menteri dan kepala lembaga yang hadir adalah Mendikbud Nadiem Makarim, Menag Fachrul Razi, Menpora Zainuddin Amali, Menteri PPPA I Gusti Bintang Puspayoga, Menteri Sosial Juliari Batubara, Wamenag Zainut Tauhid dan Kepala BNPB Doni Monardo
Salah satu program prioritas nasional misalnya untuk stunting, angkanya masih tinggi di atas 30% dan kita ingin mengejar, mempercepat dan itu memang leading sector di Memenkes tapi tidak mungkin Kemenkes sendiri karena itu juga terkait Kemenag untuk menyiapkan keluarga, pasangan usia muda itu juga harus dibekali yang cukup agar anak-anaknya tidak stunting, demikian Muhadjir sampaikan.
Setelah stunting, Muhadjir juga sampaikan program pengentasan kemiskinan. Menurut Muhadjir anak-anak dalam keluarga miskin harus terdaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia sampaikan bahwa penanganan kemiskinan leading sectornya di Kemenkes tapi tak bisa sendirian juga, dari Kementerian Pendidikan juga terlibat karena di sana ada anak-anak dari keluarga miskin yang sekarang kita afirmasi dengan KIP. Kemendikbud itu juga harus terlibat. Sehingga memang perlu kerjasama antar kementerian.
Mendikbud Nadiem Makarim juga sampaikan bahwa prioritas pertama yang penting itu adalah pembelajaran anak satu konsep yang sangat penting, semua badan-badan, semua aturan penggunaan dana kita dan resource kita harus cek dulu. Itu dulu filter paling penting untuk mengetahui apakah yang kita sent itu di delivered, apa hasilnya dan dampaknya. Kedua adalah apakah struktur kelembagaan itu mendukung tujuan pembelajaran murid tersebut dan apakah berdampak positif. Prioritas ketiga untuk benar-benar menggerakkan revolusi mental sesuai arahan Pak Presiden dan Menko dan nyata melalui konten bukan hanya di institusi pendidikan.
Saat ini, kata Muhadjir, yang terpenting adalah kesamaan sikap para menteri di bawahanya. Dari seluruh kementerian dan lembaga di bawahnya, Muhadjir akan merumuskan untuk kesamaan eksekusi. Semua yang di bawah Kemenko PMK harus sama dalam kesamaan sikap itu. Jadi akan dirumuskan bagian-bagian mana saja bagian dari kementerian dan lembaga itu yang memang eksekusinya itu perlu kerja sama bilateral maupun multilateral.
Muhadjir juga sampaikan penanganan kemanusiaan di Papua diperlukan modal yang berlipat ganda dibanding daerah lainnya. Tidak mungkin disamakan dengan provinsi-provinsi yang dalam keadaan wajar. Sehingga untuk isu sosial terkait yang merupakan tanggung jawab Kemenko PMK akan dikeroyok bersama agar percepatan penyelesaian masalah di wilayah seperti Papua itu bisa segera selesai.