(Beridaerah – NTB) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan jaminan bagi keselamatan wisatawan.
“Wisatawan yang datang ke sebuah destinasi tentu menginginkan agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Demikian pula dengan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya pembentukan MKK di NTB, kualitas jaminan keselamatan bagi wisatawan diharapkan dapat meningkat,” ujar Kadispar NTB, Lalu M. Faozal.
Jaminan keselamatan, merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seluruh penyedia jasa terkait pariwisata dan keamanan, baik di tempat rekreasi maupun akomodasi dan layanan keselamatan di sejumlah fasilitas umum.
“Dengan demikian, kebutuhan terhadap jaminan keselamatan wisatawan yang datang pun meningkat, apalagi dalam lima tahun terakhir krisis kepariwisataan sedang banyak terjadi, mulai dari bencana alam, bencana teknologi, hingga isu hoaks. Oleh karena itu, diperlukan manajemen khusus yang mengelola krisis kepariwisataan. Maka, situasi buruk yang sedang terjadi tidak menghalangi kedatangan wisatawan,” ujar M. Faozal.
MKK Daerah di NTB akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah (pemda), akademisi, industri, komunitas pariwisata, hingga media. Setelah pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai, akan dilakukan pembentukan MKK Daerah tingkat kabupaten.
“Saat ini, kami akan terus berkoordinasi dengan MKK Pusat mengenai langkah yang harus ditempuh untuk membentuk dan mengaktivasi MKK tingkat provinsi. Harapan kami, koordinasi ini tetap terlaksana setelah proses pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai karena hal tersebut akan memudahkan kedua pihak untuk melakukan tindakan saat terjadi situasi darurat,” ujar Faozal.
Diharapkan MKK Daerah mampu memenuhi kebutuhan informasi akurat yang dibutuhkan oleh Kemenpar saat menghadapi situasi krisis sehingga MKK Pusat dapat memetakan dan melakukan langkah-langkah penanganan krisis yang diperlukan.
Demi peningkatan layanan keamanan, saat ini Kemenpar sedang melakukan pemetaan geospasial dengan mengintegrasikan data dukung dari BNPB, BMKG dan PVBMG. Data ini selanjutnya akan menjadi salah satu sumber pemetaan langkah penanggulangan krisis kepariwisataan yang diakibatkan bencana di seluruh Indonesia. Rencananya, peta geospasial akan selesai pada 2020.
“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di Indonesia yang terletak di ring of fire. Peta geospasial ini akan membantu kita menemukan titik-titik bencana yang memerlukan penanganan,” ujar Guntur Sakti.
Untuk dapat melakukan langkah penanganan dan pemulihan yang cepat, diperlukan pelatihan khusus bagi personel yang terlibat. Dengan demikian, ketika situasi krisis terjadi, penanganan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan segera pulih.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani