Kemenhub Tambah Anggaran Rp 441,5 Miliar Guna Pembangunan Infrastruktur

(Beritadaerah – Jakarta) Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI Tentang Penyesuaian RKA K/L, Senin (16/9), Kementerian Perhubungan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 441,5 miliar untuk Tahun Anggaran 2020. Tambahan tersebut diperuntukan untuk membangun infrastruktur transportasi di 10 destinasi wisata prioritas yang di dalamnya termasuk 4 (empat) destinasi pariwisata super prioritas dan 1 (satu) destinasi pariwisata unggulan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri rapat kerja. 

“Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, Pagu Alokasi Anggaran TA 2020 Kemenhub menjadi sebesar Rp. 43,11 triliun dari Pagu Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 42,67 triliun” ucap Menhub Budi yang dikutip laman Dephub, Senin (16/9).

Tambahan anggaran sebesar Rp. 441,5 miliar tersebut dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur transportasi di 5 (lima) destinasi wisata super prioritas yaitu : Danau Toba dengan total anggaran Rp. 109,2 miliar, Labuan Bajo sebesar Rp. 207,6 miliar, dan Destinasi Mandalika sebesar Rp, 26,5 miliar. Kemudian, untuk 1 (satu) destinasi wisata unggulan yaitu di Likupang sebesar Rp. 40 miliar.

Lalu, untuk 6 (enam) destinasi wisata prioritas yaitu : Morotai sebesar Rp. 18,5 miliar, Wakatobi sebesar Rp. 19,7 miliar, Borobudur sebesar Rp. 4,05 miliar, Tanjung Kelayang sebesar Rp. 5 miliar, Tanjung Lesung sebesar Rp. 5,4 miliar, dan Bromo-Tengger-Semeru sebesar Rp. 5,5 miliar.

“Tambahan anggaran kami usulkan sebagai dukungan Kemenhub untuk meningkatkan aksesibilitas pada daerah pariwisata baik destinasi super prioritas maupun destinasi prioritas” pungkas Menhub Budi Karya.

Dengan begitu total dukungan Kementerian Perhubungan pada 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas menjadi sebesar Rp. 2,95 triliun, sedangkan pada 6 (enam) destinasi pariwisata prioritas menjadi sebesar Rp. 228,95 miliar.

Untuk komposisi keseluruhan anggaran Kemenhub TA 2020 menurut jenis belanjanya yaitu untuk belanja operasional sebesar Rp. 7,03 triliun (16,3) dan belanja non operasional sebesar Rp. 36,07 triliun (83,7%).

Menhub tambahkan bahwa untuk belanja operasional meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 4,05 triliun dan belanja barang mengikat sebesar Rp. 2,98 triliun, sedangkan untuk belanja non-operasional meliputi belanja barang tidak mengikat sebesar Rp. 13,59 triliun dan Belanja Modal sebesar Rp. 22,48 triliun.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu

About Fu Handi

Fu Handi is a Partner of Management and Technology Services at Vibiz Consulting and Editor of beritadaerah.co.id. He is also working as trainer and consultant at LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.