(Beritadaerah – Nasional) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (5/9) siang, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan seluas 133 ribu hektar kepada 5.200 Kepala Keluarga (KK), di Taman Digulis Untan, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, penyerahan SK TORA itu adalah proses yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia meminta setelah menerima SK TORA itu, masyarakat agar segera mengurus sertifikatnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
“Tapi ini sudah kuat, sebetulnya sudah kuat. Tapi kalau mau sertifikatnya, urus lagi di Kantor BPN. Pak Menteri BPN sudah bisik-bisik saya, kalau sudah pegang ini (SK TORA) gampang nanti begitu ukur tanah rampung akan bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi.
Melalui kepemilikan SK TORA itu, kini rakyat kecilpun menjadi pemegang lahan. ”Saya selalu sampaikan saya enggak pernah memberikan yang gede-gede, tapi ke rakyat yang kecil-kecil saya berikan,” ujarnya.
“Jadi hari ini ada 133 ribu yang kita bagikan tapi yang hadir di sini tadi yang kita berikan 19 ribu hektar. Ini gede banget lho. Jangan dipikir 133 ribu hektar itu kecil, gede banget ini. Apalagi dijadikan meter persegi untuk 5.200 KK,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu Kepala Negara juga mengingatkan, agar lahan yang sudah dibagikan itu jangan sampai tidak ditanami apa-apa, harus betul-betul digunakan agar produktif. “Saya hanya titip itu saja. Saya akan nanti perintahkan untuk cek satu-per satu apakah tanah-tanah yang ada ini betul-betul digunakan,” tutur Kepala Negara.
Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa Gubernur Kalbar sudah menjanjikan pendampingan untuk warga yang akan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan produktif. Warga dapat menanam durian misalnya, dan nanti akan dicarikan bibir durian yang baik. Begitu juga bagi warga yang mau tanam jengkol, akan dicarikan bibit jengkol yang baik.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua DPD RI Oesman Sapt, Gubernur Kalbar Sutarmidji, dan Gubernur/Wakil Gubernur dari provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani