(Beritadaerah – Nasional) Di tengah kondisi perdagangan luar negeri yang lesu terimbas ketidakpastian ekonomi global, perlu dilakukan perjanjian-perjanjian dagang guna menggali potensi perdagangan yang lebih besar. Untuk itu, perluasan pasar menjadi prioritas Kementerian Perdagangan (Kemendag), demi meningkatkan ekspor.
Ekonom Perdagangan Luar Negeri dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menggarisbawahi soal pasar Asia. Menurutnya, bagaimanapun juga Asia merupakan kiblat baru yang berpotensi besar. Penguatan dan perluasan kerja sama ke kawasan Asia akan membuat potensi ekspor bisa semakin besar ke depan.
Ia mengatakan, Asia tak lain merupakan pabrik besar baru di dunia. Karena itulah, banyak negara maju yang mengalihkan basis produksinya ke emerging market yang ada di Asia. Pemerintah Indonesia pun dilihatnya juga sudah menyadari hal tersebut.
“Tahun 2030 dari sisi output, terutama emerging market di Asia—ada China, ASEAN, Jepang, Korea, dan beberapa negara besar lainnya di Asia, itu bisa menyumbang 33—40% output dunia,” papar Fithra.
Hal ini sesuai dengan laporan yang dirilis McKinsey Global Institute (MGI) bertajuk Asia’s Future is Now. Terungkap bahwa sejak tahun 2017, sekitar 52% porsi perdagangan di Asia merupakan perdagangan intrakawan. Kondisi ini menunjukkan tren pemenuhan kebutuhan pasar di Asia dipenuhi rantai pasok yang berada di dalam kawasan.
Pasar Asia sudah merupakan penyumbang terbesar dalam membentuk nilai ekspor Indonesia periode Januari—Juli 2019. China sendirian berkontribusi sebesar 15,53% dari total nilai ekspor Indonesia pada periode tersebut. Sementara itu, kawasan Asia Tenggara bersumbangsih sebesar sampai 22,98% dari total nilai ekspor pada periode yang sama.
Fithra mengungkapkan, kerja sama dengan pasar-pasar di Timur Tengah dan Afrika juga perlu makin digenjot. Di samping itu, ia mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan utilisasi dari kerja sama perdagangan yang sudah dibuat. Saat ini, pemberdayaan dari kerja sama yang teribentuk baru sekitar 30%.
Di kesempatan berbeda, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengakui bahwa upaya mengekspor produk-produk Indonesia ke negara lain di Asia, bahkan Eropa, sudah dilakukan pemerintah bersama pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Pembukaan pasar dengan beragam perjanjian yang digenjot Menteri Perdagangan Enggartiasto adalah hal yang signifikan terlihat.
Sedang, Menteri Enggartiasto sendiri menjelaskan, saat ini banyak negara melakukan pembatasan perdagangan atau menerapkan hambatan baik tarif dan nontarif. Karena itulah, Indonesia harus bergerak mencari negara-negara potensial dan menciptakan perjanjian dagang dengan mereka. Diharapkan dengan langkah ini, negara-negara tersebut akan terikat sehingga hambatan-hambatan dagang berpeluang besar menghilang.
Indonesia memang tengah berupaya keras untuk merampungkan belasan kesepakatan dagang dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam periode 2015—2018, tercatat ada 14 perjanjian dagang yang telah dirampungkan. Beberapa di antara mereka ialah dengan Cile, Australia, Pakistan, Palestina, EFTA, dan Mozambik.
Perluasan pasar pun terus dilakukan pada tahun ini. Di mana pada tahun 2019, Kemendag menargetkan merampungkan tiga perjanian dagang di kawasan Asia.
“Kami targetkan, sampai akhir tahun, tiga perjanjian lain bisa selesai yaitu RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), Indonesia Korea CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan Indonesia Taiwan ECA (Economic Cooperation Agreemen),” tutur Enggar.
Enggar juga mengingatkan bahwa saat ini pertumbuhan industri Indonesia terus mengalami penurunan, di mana pada tahun 2018, kontribusi industri manufaktur sudah menyentuh angka di bawah 19,89% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri untuk menguatkan daya saing industri manufaktur, hingga akhirnya bisa dipasarkan ke luar negeri.
Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani