Hari ini, Jumat (16/8/2019 berlangsung Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta.

Pada kesempatan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kali ini cukup special karena merupakan pidato kenegaraan terakhir pada 5 tahun pertama kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Banyak hal-hal penting yang digaris bawahi oleh Presiden sebagai Mandataris MPR dalam satu tahun masa kerja 2018 – 2019. Spirit bangsa Indonesia sebagai rumah besar kita bersama, bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk maju bergerak di jalan perubahan, serta bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan, mengawali pidato Presiden Joko Widodo.

Beberapa hal yang menarik untuk disimak bersama adalah, tidak dapat dihindari Indonesia harus berani menerima era keterbukaan sejagad namun tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan.

Visi besar Indonesia Maju harus hidup di semua lembaga negara. Check and balances antarlembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi.

Presiden menyampaikan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. tugas mulia tersebut akan terus dilakukan dengan terobosan-terobosan baru, supaya nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dimanfaatkan secara optimal.

Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern. Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung. Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas

produk perundang-undangan harus didukung. Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung.

Pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat.

Sedangkan terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR antara lain telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang.

Dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema DAU, DAK, dan DBH agar desentralisasi fiscal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.

DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.

Laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018.

Dalam pembangunan hukum, Mahkamah Agung (MA) terus melanjutkan inovasi. Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online. Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi. Semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi.

Selain itu, MK telah memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat. MK juga telah  menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas.

Mengakhiri pidatonya Kepala Negara mengatakan: “Saya yakin, seyakin-yakinnya, persatuan Indonesia akan selalu sentosa. Seperti kiambang- kiambang yang bertaut kembali, setelah biduk pembelah berlalu. Saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, dan tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi untuk selama-lamanya.”

“Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! SDM Unggul Indonesia Maju! Merdeka!”

About The Author

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.