(Beritadaerah – Nasional) Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejauh ini mempunyai komitmen untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Dimana dengan kebijakan ini Pemerintah mengharapkan keuntungan usaha dari UMKM bisa digunakan untuk ekspansi usaha.
Mengingat bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menghadapi tantangan global yang penuh ketidkpastian akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan suku bunga Amerika Serikat dan juga depresiasi mata uang Yuan-Tiongkok dan Peso-Argentina merupakan ancaman juga bagi perkembangan usaha UMKM.
Pada penyampaian RAPBN 2020 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo : “Pemerintah juga hadir untuk melanjutkan 14 program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM. Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program Pemerintah”.
Selain itu Pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung rantai perdagangan baik berkaitan dengan pasok barang maupun juga konektifitas sentra produksi, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.
Dukungan Pemerintah dirasa sangat diperlukan oleh UMKM, sebab di dalam kompetisi perdagangan global maka kecenderungan dari negara-negara pesaing juga mendukung sektor UMKM untuk mampu bersaing di pasar global. Sektor UMKM ini dianggap mempunya fleksibilitas dan mampu melakukan penyesuian dengan cepat perubahan pasar global.
Maka dengan penyampaian RAPBN 2020 diharapkan dukungan nyata dari Pemerintah mampu meningkatkan efisensi dan daya saing UMKM di pasar global.
Ezra Judah/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani