(Beritadaerah – Kolom) Presiden Jokowi melalui cuitannya tanggal 6 Mei 2019 mempertegas tentang rencana pemindahan ibukota negara Indonesia. Jokowi menulis di akun twitter nya: “Pemerintah serius soal pemindahan ibu kota negara. Sejak tahun lalu Bappenas mengkaji sisi ekonomi, sospol, dan lingkungan soal ini. Tiga daerah siap dengan lahan 80.000, 120.000, bahkan 300.000 ha. Yang dipilih kita putuskan setelah konsultasi dengan lembaga negara terkait.”
Menarik untuk disimak bahwa wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah dimulai sejak era zaman presiden Soekarno. Pada tanggal 8 Mei 2019, Jokowi mengunjungi Palangkaraya Kalimantan Tengah dan kembali melalui twitter nya mengirimkan pesan: “Tiang batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dipancangkan oleh Presiden Soekarno, 62 tahun lampau, tak jauh dari Sungai Kahayan. Saya menyambangi Tugu Soekarno ini kemarin, saat meninjau salah satu lokasi alternatif pemindahan ibu kota negara.” Instagram Sekretaris Kabinet melengkapi cerita ini dengan menulis: di Palangkaraya memang ada monumen dimana Bung Karno pada tahun memancang dengan kayu ulin sebagai penanda kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai alternatif pemindahan ibukota Indonesia bila Jakarta sudah padat (cerita dari pelaku sejarah yang ikut memancang kayu ulin tersebut, bapak Lewis KDR). Sejarah juga mencatat bahwa pemindahan ibu kota telah dilanjutkan oleh presiden Soeharto dan kemudian oleh presiden SBY. Lebih mundur ke belakang, pemindahan ibu kota sudah pernah dilakukan ketika usia Indonesia masih satu tahun, dari Jakarta ke Yogyakarta (1946) kemudian ke Bukittingi pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengatasi gempuran Belanda pada waktu itu.
Pemerintahan Jokowi memiliki beberapa alasan mengapa ibukota negara dianggap perlu dipindahkan, sekitar 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015. Terjadi penurunan lahan pertanian sebesar 0,93 persen dari tahun 2013 hingga 2016. Data ini membuat Jawa menjadi pulau paling besar dalam hal konversi lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bappenas tahun 2019 mencatat bahwa pulau Jawa menjadi pulau terbesar dalam pembangunan lahan selama tahun 2000 hingga 2030. Di Jawa jumlah penduduk terbesar ada di Jakarta, dan sekitarnya yang menurut data BPS tahun 2017, jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,27 juta jiwa. Jika ditambahkan penduduk Bogor, Depok, Tangerang, Cianjur, maka jumlahnya mencapai sekitar 32,7 juta jiwa. Kegiatan perekonomian Indonesia menurut BPS tahun 2018 tercatat 58,49 persen di Pulau Jawa. Menurut BPS tahun 2018 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Jabodetabek tercatat sebesar 20,89 persen dari jumlah PDRB nasional.
Memperhatikan negara-negara di dunia maka perpindahan ibukota negara juga dilakukan oleh banyak negara. Negara tetangga Indonesia, Malaysia pada tahun 1999 memindahkan ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya setelah dilaksanakan pembangunan sejak tahun 1995. Jarak dari keduanya sekitar 25 kilometer dan kemudian Kuala Lumpur berfungsi menjadi pusat bisnis dan keuangan, alasan pemindahan karena masalah perkotaan. Korea Selatan pada tahun 2003 hingga sekarang sedang dalam proses membangun Sejong menggantikan Seoul sebagai ibukota karena alasan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sejong yang berjarak 120 km dari Seoul akan menjadi kota administratif pemerintahan, pendidikan dan pusat riset. Australia memindahkan ibukotanya ke Canberra pada tahun 1927 yang dibangun sejak 1908. Canberra yang berjarak 280 km dari Sydney dan 660 km dari Melbourne kemudian menjadi kota administratif pemerintahan didukung oleh universitas. Amerika Serikat juga pernah memindahkan ibukota dari Philadelphia ke Washington DC sekitar tahun 1800. Philadelphia menjadi pusat bisnis dan keuangan Wahington DC menjadi pusat administratif pemerintahan didukung oleh universitas.
Presiden Jokowi melalui instagramnya pada tanggal 30 April 2019 menulis alasan perpindahan ibukota negara “Selamat pagi. DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu?
Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain.
Di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Kemarin di Kantor Presiden, saya menggelar rapat soal pemindahan ibu kota negara. Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju. Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya?”
Pertanyaan Presiden Jokowi kepada netizen ini mendapatkan jawaban yang sangat beragam, mungkin setiap orang memperjuangankan kotanya masing-masing agar bisa menjadi ibukota negara. Dalam instagram ini memang dijelaskan mengapa alasan perpindahan ibukota akan dilakukan, ada tiga beban yang akan dipisahkan pemerintahan dan layanan publik, sedangkan satu lagi adalah pusat bisnis. Pernyataan Presiden ini juga memperlihatkan pertimbangan pemilihan sebuah daerah menjadi ibukota negara seperti aspek geopolitik, geostrategis dan kesiapan infrastruktur.
Sejumlah daerah yang dikunjungi Presiden yang berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dikunjungi Presiden karena bebas dari kemungkinan bencana alam geologis, memiliki tanah yang cukup untuk sebuah ibukota baru, namun infrastruktur perlu ditambahkan. Katingan menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan sebagai alternatif perpindahan ibukota. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang juga terpantau untuk ibu kota baru, lahannya yang luas, bebas gempa bumi hanya infrastruktur dan masyarakat perlu dipersiapkan. Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ada dalam radar bakal ibu kota baru karena dekat dengan Palangkaraya, namun ada bencana banjir, kebakaran hutan serta infrastruktur yang masih kurang. Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai daerah yang berada di Kalimantan Timur dekat dengan Balikpapan yang memiliki pelabuhan dan bandara namun rusak oleh aktivitas tambang yang membuat sulitnya pengadaan air bersih dan ancaman bencana banjir dan longsor. Keempat daerah ini mendapat kunjungan Presiden Jokowi, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau dan Kutai Kartanegara sebagai daerah alternatif untuk pemindahan ibu kota negara yang baru.
Dalam sebuah wawancara Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan fisik ibu kota baru diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Terdiri dari pemerintahan termasuk TNI/Polri sebesar 32,7 triliun rupiah. Lalu rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan sebesar 265,1 triliun rupiah. Sarana dan prasarana sebesar 156,2 triliun rupiah, ruang terbuka hijau sebesar 4 triliun rupiah dan pengadaan lahan sebesar 8 triliun rupiah. Dengan sumber dana pembangunan berasal dari APBN, kerjasama pemerintah, badan usaha, dan swasta. Menurut Bambang perkiraan pembangunan akan dimulai pada tahun 2021 dan tahun 2024 perpindahan ibu kota mulai dilakukan.
Pernyataan Presiden ini telah membawa wacana perpindahan ibu kota menjadi sebuah rencana yang masih menunggu ketetapan resminya dikeluarkan dan tentu studi dan analisa dari Bappenas akan menjadi pijakan untuk perpindahan ibu kota negara ini. Serta pembahasan intensif dengan perwakilan rakyat serta unsur-unsur masyarakat terus dilakukan. Masih perlu lebih dari 2 tahun untuk memulainya, bahkan melakukan pemindahan ibu kota masih memerlukan 5 tahun yang akan datang, namun langkah yang besar dimulai selalu dengan satu langkah pertama yang sekarang sudah dijejakan, optimis hal ini dapat terjadi untuk Indonesia maju.