(Beritadaerah – Ekonomi Bisnis) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memperkirakan puncak musim kemarau terjadi Juli – Agustus 2019. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, puso, hingga kebakaran lahan. Musim kemarau kali ini diprediksi akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi ancaman bagi tanaman padi.

Kondisi wilayah pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di beberapa wilayah sudah tidak mengalami hujan selama 30 hari, akibatnya lebih dari 100 kota dan kabupaten terdampak kekeringan, dengan total 102.654 hektare dan puso 9.940 hektare.

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy  dalam acara Rapat Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Kekeringan di Gedung Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin (8/7/2019), mengantisipasi turunnya produksi akibat kekeringan dan puso,  dan mengalokasikan sejumlah pompa yang ditempatkan di dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian adalah sistem pengairan air yang terhambat.

Sarwo mengatakan, upaya lain untuk mitigasi kekeringan yaitu dengan memanfaatkan sumber air di mana sudah ada 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 irigasi perpompaan di dekat daerah terdampak kekeringan. Jumlah pompa air yang dialokasikan oleh Kementan periode 2015-2018 sebesar 93.860 unit dan khusus daerah terdampak kekeringan pompa air tersedia mencapai 19.999 unit.

Kementan menyarankan para petani untuk memaksimalkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Kementan sejak awal tahun telah gencar menyosialisasikan program AUTP, sebagai upaya agar petani mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen.

Asuransi pertanian ini bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektare, dengan masa pertanggungan sampai masa panen (4 bulan). Premi yang dibayarkan sebesar Rp 180.000 per hektare, namun petani diberikan subsidi dan hanya membayar R p36.000 per hektare dan sisanya Rp 144.000 ditanggung pemerintah. Petani yang mengalami gagal panen pada musim kemarau ini dapat mengajukan klaim ganti rugi.

Dari AUTP ini, petani bisa mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta saat gagal panen dan sebagai modal bertanam di musim berikutnya.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About The Author

Editor of Vibiz Media Network and Head of Vibiz Learning Center

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.