Pemerintahan: Jokowi Diperlukan Pemerintahan DILAN, Prabowo Tehnologi Untuk Meningkatkan Rasio Pajak

(Beritadaerah – Pilpres 2019) Dalam putaran kedua dari segmen Debat Terbuka, calon Presiden nomor urut 01 menyampaikan pertanyaan kepada calon Presiden nomor urut 02, tentang bidang Pemerintahan.

“Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan pemerintahan DILAN – digital melayani itu sangat diperlukan oleh negara kita Indonesia. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai Mal pelayanan publik?”, demikian pertanyaan Joko Widodo.

Prabowo berpendapat bahwa sistem alat metodologi itu baik-baik saja. Prabowo juga mendukung pelayanan publik untuk efisiensi mengurangi birokrasi dan sebagainya. Intinya bagi Prabowo, lembaga-lembaga pemerintah harus bersih, tidak boleh terjadi korupsi yang besar-besaran di lembaga pemerintah itu. Kalau punya segala sistem online, sistem pelayanan publik satu pintu dan sebagainya tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu tidak ditegakkan, maka lembaga-lembaga itu lemah. Sedangkan syarat negara berhasil adalah lembaga pemerintah harus kuat, efektif, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada jual beli jabatan.

Menanggapi jawaban Prabowo, maka Jokowi menjelaskan melalui mal public diharapkan kecepatan pelayanan itu bisa diberikan kepada para pengusaha, kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Ini sudah ada di 13 kota yang akan teruskan di kota-kota yang lain.

Di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya OSS: Online Single Submission, yang dulunya jika mengurus izin bisa 6 bulan, bisa satu tahun, sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Dengan cara inilah korupsi akan berkurang dan akan hilang karena adanya transparansi, ada kecepatan, ada sistem yang membangun, yang memadai agar orang- orang yang dulunya bisa bertransaksi untuk keluarnya sebuah izin agar cepat, bisa terpotong.

Jokowi menyampaikan kepada Prabowo bahwa korupsi di tahun 98 itu, negara kita yang terkorup di Asia. Indeks persepsi korupsi kita saat itu adalah 20. “Saya ingat betul KPK mengatakan 20. 2014 angka kita menjadi lebih baik menjadi 34, dan sekarang ini indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan-perbaikan terus. Tidak mungkin kita ingin instan, langsung balik dan bersih semua.”

Jokowi percaya dengan sistem yang baik dan sistem yang cepat, maka korupsi akan semakin berkurang dan nantinya hilang. Apabila sistem sudah menjadi budaya, inilah yang diharapkan dengan pembangunan sistem online, sistem elektronik, sistem yang berbasis elektronik yang cepat.

 

About Emy Trimahanani

Head of LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute), Partner in Management and Technology Division of Vibiz Consulting and Editor of Vibiz Media Network.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.