RKPD 2020, Kab. Klaten Fokus Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

(Beritadaerah – Klaten) Bupati Klaten Sri Mulyani mendorong seluruh pihak dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020. Sehingga pembangunan di kabupaten tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020, di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (28/3/2019). Menurutnya, RKPD harus mampu menghasilkan kesepakatan arah pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan dalam mendukung Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing.

“Kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan guna penyempurnaan RKPD. RKPD 2020 diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan dan selaras dengan pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klaten, Sunarno menambahkan, pelaksanaan Musrenbang diarahkan untuk dapat menyinkronkan pendekatan bottom up dan top down secara partisipatif, dengan mempertimbangkan aspek teknokratik. Keputusan diambil secara politik, bermusyawarah untuk bermufakat, serta secara substansi berorientasi pada pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

“Musrenbang RKPD juga untuk memperoleh arahan, saran dan masukkan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020 dengan mendorong dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat, stakeholders dan para pemangku kepentingan. Termasuk pelibatan masyarakat berkebutuhan khusus, responsif gender serta forum anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” bebernya.

Dikatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD melibatkan unsur perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan asosiasi, LSM, perwakilan pers dan perwakilan kecamatan Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran, Musrenbang RKPD Klaten 2020 diarahkan pada “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Potensi Lokal yang berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”, sehingga pembangunan tahun depan diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

“Prioritas lainnya, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, oemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana.

Source : jatengprov