Kementerian ATR/BPN Minta kepala Daerah Jangan Semua Bangun Kawasan Industri

(Beritadaerah – Yogyakarta) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Karanganyar dan Boyolali, direvisi Pemerintah Provinsi Jateng bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam Rapat Sinkronisasi Substansi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jateng di The Phoenix Hotel Jl Jend Sudirman, Yogyakarta, Selasa (19/3/2019), Sekda Jateng Sri Puryono mengatakan, revisi itu dilakukan untuk mengukur daya dukung, daya tampung, aspek kelestarian alam, sosial dan lingkungan agar tidak timpang. Apalagi, yang diusulkan semuanya menambah kawasan industri. Sehingga tidak semua daerah bisa berbondong-bondong membuat kawasan industri.

“RTRW itu hasil studi awalnya memungkinkan atau tidak, terkait penggunaan lahan yang tidak produktif. Lahan pertanian jelas kita pertahankan, mengingat Jateng ini jadi lumbung pangan nasional. Apalagi, kawasan industri itu berjejeran dengan kabupaten lain, daya tampung dan daya dukung, serta aspek lingkungannya tidak mendukung ya tidak bisa,” papar Sekda.

Di depan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki, sejumlah kelala daerah, yakni Bupati Kendal Mirna Annisa, Bupati Batang Wihaji, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Brebes Idza Priyanti, Bupati Semarang yang diwakili Sekda Gunawan Wibisono, serta Bupati Boyolali yang diwakili Kepala Bappeda Boyolali, memaparkan alasan-alasan penambahan kawasan industri.

Bupati Batang Wihaji menyatakan, sebenarnya pihaknya tidak menambah kawasan industri. Namun pihaknya akan menghidupkan kembali kawasan industri yang sebelumnya berhenti beraktivitas, dan bangunan gudangnya masih berdiri.

Bupati Brebes Idza Priyanti menjelaskan, dari luasan lahan yang sempat diajukan, sudah dikurangi. Penambahan kawasan industri hanya ada di Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba dan Brebes bagian tengah.

“Misalnya dari total lahan yang direncanakan, dari 1.380 hektare hanya menjadi 380 hektare, itupun di atas lahan kering. Untuk Wanasari sampai Losari dari 400 hektare menjadi 200 hektare. Karena, kami akan mengembalikan lahan hijau sebesar 5.275 hektare,” jelasnya.

Di Kabupaten Kendal, kawasan tanaman pangan yang sebelumnya 29.038,63 hektare berubah menjadi 25.388,12 hektare justru karena garis pantai yang terdampak abrasi menjadi maju ke daratan.

“Kami usul, di tiap daerah seharusnya terbentuk klaster-klaster industri. Misalnya, Kendal klaster UMKM,” usul Mirna.

Source : jatengprov