Pansus RPJMD Jateng 2018-2023 Garisbawahi Penguatan Layanan Berbasis IT

(Beritadaerah-Jawa Tengah) Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 pada rumpun pemerintahan yang berlangsung Senin (4/2/2019), terhitung gayeng. Berbagai pertanyaan, khususnya menyangkut arah kebijakan dan indikator pencapaian, disampaikan Pansus yang diketuai Abdul Azis.

Satu per satu pertanyaan pun dijawab dengan lugas oleh pihak eksekutif yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS. Tak terkecuali menyangkut bagaimana menjaga kondusivitas wilayah serta reformasi birokrasi yang diharapkan semakin baik.

“Pembahasan di Pansus RPJMD bersama eksekutif dan legislatif ini luar biasa. Dinamikanya bagus sekali. Mereka juga faham. Tapi kita juga tidak muluk-muluk. Asal realistis dan logis, oke-oke saja,” ungkap Sekda Sri Puryono, usai Rapat Pansus RPJMD di Agrowisata Tlogo Tuntang and Resort.

Ditambahkan, dengan selesainya rapat itu, proses pembahasan tinggal selangkah, yakni konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI. Dia berharap RPJMD yang telah disusun bersama itu dapat mewujudkan masyarakarat Jawa Tengah yang berdikari dan semakin sejahtera, tetep mboten korupsi mboten ngapusi.

Ketua Pansus RPJMD Abdul Azis menambahkan ada banyak terobosan yang disampaikan pada rapat tersebut, untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang semakin baik. Namun, dia menggarisbawahi perlunya penguatan integrasi sistem layanan berbasis teknologi informatika.

“Semua dinas terpusat menjadi satu di Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Jateng. Termasuk juga kabupaten/ kota se-Jateng. Ini juga masuk dalam cakupan misi gubernur,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Pansus Ferry Firmawan. Menurutnya, pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, jajaran pemprov sudah lebih memahami keinginan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi penting sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat sekaligus media edukasi. Bagaimana masyarakat mampu mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai apa yang sudah dilakukan pemprov.

Dia menegaskan, Diskominfo harus memiliki kemampuan mengetalasekan produk atau program yang dilakukan pemprov. Selain itu juga bagaimana mencerdaskan masyarakat Jateng. Sehingga harapannya beberapa produk kebijakan yang telah dirilis ke masyarakat lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan atau outcome, daripada output.

“Kadang memang kami berbeda. Politisi lebih pada outcome, sementara birokrasi pada output. Tapi spiritnya sama, semangat kebersamaan untuk mencapai suatu tatanan Jawa Tengah yang berkeadilan, dan kondisi masyarakat di Jateng ini perlu direspons Diskominfo,” sorot Ferry.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum menyatakan pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk, membuka kanal aduan, penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, baik medsos, website, kerja sama dengan sejumlah media massa, maupun meningkatkan pelayanan berbasis elektronik melalui sistem data terintegrasi.

Saat ini, integrasi data dengan SKPD di lingkup pemprov terus dibangun. Bahkan, sinergi dengan seluruh kabupaten/ kota terus ditingkatkan, sesuai misi kedua gubernur, memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan kabupaten/ kota. Saat ini, 29 kabupaten/ kota sudah terintegrasi, dan sisanya akan menyusul pada 2019 ini.

“Kami terus bersinergi dengan 35 kabupaten/ kota. Jangan lupa juga dengan SKPD lainnya. SKPD harus punya semangat yang sama, bahwa reformasi birokrasi harus dapat tercapai sesuai tahapan,” tandasnya.

Source : jatengprov

About Agustinus Purba

Agustinus Purba is an Editor of beritadaerah.co.id and Partner in Business Advisory Services of Vibiz Consulting. He also working as Trainer at LEPMIDA. Moreover, he also experienced as Content Creator at marketing field through social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.