(Beritadaerah-Kolom) Setelah melewati debat tadi malam (17/01/2019), Jokowi-Ma’ruf Amin menyampaikan kerja lanjutan pasangan ini apabila mereka kembali mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang 2019 – 2024. Berikut saya mencoba mengelompokkannya pada bidang penegakkan hukum, korupsi, HAM, terorisme.
Sumber; Analisis Beritadaerah
Beberapa hal yang disampaikan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk bidang hukum adalah pertama keinginan Jokowi untuk membentuk Badan Pusat Legilasi Nasional. Hal ini dibentuk untuk menghilangkan tumpang tindih peraturan di pusat maupun daerah. Presiden akan memimpin langsung dan satu pintu, sehingga perda-perda harus berkonsultasi dengan pusat legilasi nasional. Kedua dalam bidang hukum terus dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Penegakkan hukum bagi Jokowi – Ma’ruf Amin juga harus dilakukan tanpa pandang bulu, searah dengan optimisme Jokowi mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju maka penegakkan hukum harus semakin baik. Penegakkan hukum juga sifatnya transparan, siapapun yang bertentangan dengan hukum dan ada bukti-bukti yang menguatkan dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang. Meskipun tidak sampaikan secara langsung namun Jokowi- Ma’ruf Amin menginginkan adanya perbaikan pada lembaga-lembaga hukum dalam penataan sumber daya manusia.
Untuk mengatasi korupsi baik pencegahan dan tindakan yang akan dilakukan bagi pelaku kejahatan korupsi. Dimulai dengan rekrutment birokrat berbasis kompetensi yang akuntabel dan transparan, yang dicontohkan Jokowi bahwa anaknya tidak lulus untuk ujian masuk, selanjutnya, ada mekanisme pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat. Penegakkan hukumnya dilakukan lewat sistem pemerintahan dan juga penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi juga memerlukan Penyederhanaan sistem kepartaian agar pejabat tidak terbebani biaya pemilu, memangkas politik uang dan suap.
Dalam bidang hak asasi manusia (HAM), visi Jokowi – Ma’ruf Amin adalah pemenuhan hak sipil dan hak budaya, seperti akses atas permodalan, pendidikan dan hak atas pembangunan adalah hak paling dasar. Penguatan persaudaraan, persatuan dan kerukunan juga Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah sebagai asset terbesar. Jokowi Amin juga berkomitment menuntaskan HAM masa lalu meski terkendala kompleksitas hukum, pembuktian pelaku, dan waktu yang sudah lama. Tentang disabilitas, Jokowi telah mengeluarkan UU Penyandang disabilitas 2016, yang lebih berbicara tentang pemenuhan hak kaum difabel yaitu kesetaraan dalam pekerjaan, perumahan, dan fasilitas umum. Jokowi –Amin menambahkan pentingnya membangun budaya masyarakat menghargai penyandang disabilitas.
Untuk memberantas terorisme maka Jokowi-Ma’ruf Amin dengan melakukan pemberantasan terorisme lewat pendekatan hukum dan pembinaan agama, dan penting adanya fatwa bahwa terorisme bukanlah jihad. Melakukan pencegahan (menekan paham terorisme dan deradikalisasi) dan melakukan penindakan kepada para anggota teroris dengan pendekatan humanis tanpa melanggar HAM. Dan terakhir akan melibatkan ormas, khususnya keagamaan untuk meluruskan paham yang salah tentang terorisme.
Seluruh ringkasan di bidang penegakkan hukum, korupsi, HAM, terorisme, merupakan kerja lanjutan Jokowi – Ma’ruf Amin dari apa yang telah dilakukan selama ini di bawah kabinet kerja yang dipimpin Jokowi. Saya melihat untuk waktu yang terbatas dalam debat ini, maka pemaparan ini sudah cukup menjelaskan program pasangan nomor satu Jokowi-Ma’ruf Amin.